UU PDP: kewajiban perusahaan sebagai pengendali data
Ringkasan hal yang harus dipenuhi dan cara memulainya secara bertahap.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur cara organisasi mengumpulkan, memakai, dan menyimpan data pribadi. Artikel ini merangkum garis besarnya dan bukan nasihat hukum.
Kewajiban utama
- Memiliki dasar pemrosesan yang sah, misalnya persetujuan yang jelas dari pemilik data.
- Memberi tahu tujuan pemrosesan dan hanya memakai data untuk tujuan itu.
- Menjaga keamanan data dan mencatat kegiatan pemrosesan.
- Memberitahukan kegagalan pelindungan data kepada pemilik data dan lembaga terkait dalam batas waktu yang diatur.
- Memenuhi hak pemilik data, seperti mengakses, memperbaiki, dan menghapus datanya.
Mulai dari mana
Petakan data pribadi yang dikelola, tentukan penanggung jawabnya, lalu tinjau kontrak dengan pihak ketiga yang ikut memproses data. Konsultasikan rinciannya dengan penasihat hukum.
Catatan: ini artikel contoh bawaan tema. Sunting atau hapus sebelum blog dipublikasikan.